METRO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Metro menyampaikan kritik terbuka terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Metro yang dinilai semakin kehilangan konsistensi dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.

GMNI menilai Walikota Metro cenderung merespons tekanan sektoral secara reaktif, alih-alih berpijak pada analisis kebijakan yang rasional dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas.

Ketua DPC GMNI Kota Metro, Duwi Ari Yanto, menegaskan bahwa kepemimpinan daerah tidak boleh terjebak dalam logika populisme sempit yang mengorbankan efektivitas pembangunan.

Menurutnya, mandat konstitusional Walikota adalah memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan kolektif warga Kota Metro, bukan sekadar memenuhi tuntutan kelompok tertentu tanpa kajian manfaat yang komprehensif.

“Setiap kebijakan publik harus tunduk pada kerangka hukum, rasionalitas anggaran, dan analisis manfaat jangka panjang. Ketika keputusan hanya didorong oleh tekanan sektoral, maka yang dikorbankan adalah tata kelola pemerintahan yang sehat,” tegas Duwi dalam keterangannya, Selasa (10/2).

GMNI menyoroti struktur belanja daerah yang dinilai semakin tidak produktif dan berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro. Kondisi ini, menurut GMNI, mencerminkan ketimpangan dalam penetapan prioritas, di mana alokasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan untuk mendorong pembangunan yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat luas.

“Masalah utamanya bukan pada siapa yang menuntut, tetapi pada bagaimana pemerintah daerah menyusun skala prioritas. Jika APBD terus diserap oleh belanja yang minim nilai tambah, maka pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat akan terus tertinggal,” lanjutnya.

Bagi GMNI, membiarkan anggaran daerah terkuras untuk pos-pos yang tidak efisien merupakan bentuk pengabaian terhadap hak kolektif warga Kota Metro untuk memperoleh fasilitas publik yang layak dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah, tegas GMNI, harus berani mengambil keputusan yang tidak populer demi menjaga kepentingan jangka panjang kota.

“Keadilan sosial tidak boleh dimaknai secara sempit dan sektoral. Kepentingan ratusan ribu warga Kota Metro tidak boleh dikalahkan hanya demi meredam tekanan kelompok tertentu. Walikota harus menunjukkan keberanian politik untuk berpihak pada kepentingan publik yang lebih besar,” ujar Duwi.

Menutup pernyataannya, DPC GMNI Kota Metro mendesak Walikota Metro untuk kembali pada prinsip kepemimpinan yang berintegritas, berbasis data, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

GMNI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan APBD agar benar-benar digunakan secara efisien dan strategis demi kemajuan Kota Metro, bukan tersandera oleh kepentingan birokrasi dan tekanan sektoral yang kontraproduktif. (Rls)